Sejumlah guru besar dan sivitas akademika dari berbagai kampus ramai-ramai menyoroti respons pemerintah atas kritik terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hingga kini, setidaknya ada 30 kampus yang menuntut Jokowi kembali ke koridor demokrasi.
Namun, beberapa pihak justru menyoroti respons pemerintah atas kritik para guru besar terhadap Jokowi yang ditunggangi oleh kepentingan politik. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahkan mengatakan, gelombang kritik dari kampus merupakan skenario yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu. “Ini skenario, ini kita sudah paham sebagai anti aktivisme,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).
Alihkan Subtansi Kritik
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada ( UGM ), Kuskridho Ambardi menilai, ada tujuan di balik pihak yang menyoroti kritik guru besar terhadap Jokowi. “Saya kira tujuannya adalah untuk mengurangi kritik para bobotoh terhadap keputusan-keputusan Presiden Jokowi yang kini menggelombang di kampus-kampus,” ujarnya.
Hal ini tampak dari isi kritik yang tidak fokus pada substansi. Mereka juga tidak bisa menjelaskan siapa aktor penggerak kritikan tersebut, seperti yang diklaim. “Saya kira, pihak-pihak yang cara berpikir konspiratif semacam itu justru esensi isu substansi kritik terhadap praktik politik yang mencederai demokrasi akhir-akhir ini,” tegas dia.
“Kita harus hormati gerakan moral dari guru besar kalangan kampus,” katanya
Ujang menilai, banyaknya akademisi yang menyampaikan kritik ini karena mereka tergerak hati dan pikirannya atas keadaan demokrasi Indonesia. Dia tidak menampik adanya potensi kritik para sivitas akademika yang disampaikan karena Arahan pihak tertentu. Meski demikian, hal tersebut tidak menjaga kondisi saat ini.