Bank Indonesia baru-baru ini mengumumkan bahwa cadangan devisa RI telah mengalami penurunan signifikan menjadi 145,1 miliar dolar AS pada Januari 2024. Perkembangan ini mengakhiri tren kenaikan pada bulan sebelumnya.
Cadangan devisa RI merupakan aset moneter yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing. Asisten Gubernur BI Erwin Haryono mengatakan, posisi cadangan devisa Indonesia sebesar 145,1 miliar dolar AS pada akhir Januari 2024.
Nilai tersebut setara sekitar Rp 2.283,00 triliun (asumsi kurs Rp 15.734 per dolar AS. Posisi cadangan devisa itu turun dibandingkan bulan sebelumnya, yakni sebesar 146,4 miliar dollar AS.Nilai tersebut setara sekitar Rp 2.303,46 triliun.
Meski begitu, posisi cadangan devisa masih tetap terjaga. Erwin menyebutkan, posisi cadangan devisa setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor, atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” kata Erwin. Melihat perkembangan itu, bank sentral meyakini, posisi cadangan devisa RI masih akan memadai. Hal ini didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan respons bauran kebijakan yang akan ditempuh BI.
Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengurangi beban utang luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, reformasi struktural, dan peningkatan investasi domestik dapat menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga perlu terus meningkatkan efisiensi pengelolaan utang. Dalam hal ini, peran Bank Indonesia sebagai pengawas dan pengelola cadangan devisa sangatlah penting. Bank Indonesia harus terus memantau kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, dan pergerakan mata uang asing untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola cadangan devisa. Di sisi lain, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang.